as777 slot-🎖️daftar wala meron|XOXE88.COM

Ia menambahkan selama masa promo groundbreaas777 slotking, The Veranda memberikan hadiah berupa mobil BMW X1 bagi konsumen yang beruntung.

Ardian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021. KPK menetapkan tiga tersangka dalam perkara itu.Mereka ialah Mochamad Ardian Noervianto dan Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur. Lalu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.as777 slot

as777 slot-🎖️daftar wala meron|XOXE88.COM

Ardian bertugas melaksanakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah. Yakni, pinjaman PEN tahun 2021 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Sementara itu, Ardian dan Laode disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (P-5)as777 slotSebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBKOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus mengonsolidasikan fakta terkait dengan temuan kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Itu dilakukan untuk menyimpulkan ada tidaknya isu perbudakan di sana.Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, konsolidasi fakta di Langkat, Sumatra Utara itu, semakin lama semakin solid. Pihaknya sudah memeriksa berbagai tuduhan seperti misalnya telah terjadi tindak kekerasan, kesewenang-wenangan, dan relasi kerja yang tidak adil.

Baca juga: Kejagung Akui Penyidikan HAM Berat Paniai Digelar SilentSemakin lama faktanya semakin solid. Termasuk di dalamnya apakah terjadi kekerasan ataukah tidak? Apakah terjadi tindak kesewenangan ataukah tidak? Apakah terjadi suatu relasi yang oleh beberapa orang disebut relasi kerja yang tidak adil ataukah tidak, kata Choirul di Kantor BNN Langkat, Jumat (28/1/2022).Dalam permainan Avarik Saga, token atau aset penukaran yang dapat diperoleh adalah $VORTEM dan $AVRK. Mendatang, kedua pihak akan terus bekerja sama dalam akselerasi proses edukasi dan adopsi game P2E di Indonesia dan Asia Tenggara. (RO/OL-7)

Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBMARAKNYA barang bajakan yang beredar di Indonesia membuat Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memberantas, misalnya dengan menggandeng pihak swasta, baik usaha offline dan usaha online.Salah satu yang dilakukan yakni Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) adalah mengajak marketplace untuk ikut berantas penjualan barang bajakan.Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf Ari Juliano Gema mengatakan, penyelenggara marketplace pada dasarnya dapat membuat sistem penapisan, sehingga dapat menyaring barang yang diperdagangkan dan mencegah penjualan barang bajakan atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperdagangkan di platform digital.Saat ini, Kemenparekraf bersama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) telah melakukan upaya untuk mencegah penjualan buku bajakan di platform digital, dengan mengajak penyelenggara marketplace untuk membuat sistem penapisan agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dan penerbit buku, tutur Ari dalam keterangan pers, Jumat (28/1).

Baca juga: Yuk, Stop Beli Buku BajakanMenurutnya, Kemenparekraf telah memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman antara IKAPI dengan Tokopedia beberapa waktu lalu dalam upaya mencegah penjualan buku bajakan di Tokopedia.Pemerintah pun melalui aparat penegak hukum terus melakukan penindakan terhadap penjualan barang bajakan apabila ada pengaduan dari pemegang HKI, tutur Ari.

as777 slot-🎖️daftar wala meron|XOXE88.COM

Ari juga mengajak seluruh pelaku usaha di dalam negeri untuk melakukan pendaftaran HKI untuk merek, desain industri, dan paten karyanya.Ini penting untuk melindungi produk dari peniruan oleh kompetitor, sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada produknya, ucapnya.Senada dengan Kemenparekraf, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) pun mendukung upaya pemerintah menghentikan peredaran barang palsu dan bajakan yang selama ini beredar di pasaran.Komitmen tersebut tertuang melalui perjanjian kerja sama dalam mendukung kebijakan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

Terdapat lima e-commerce yang melakukan kerja sama ini yakni Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli.com dan Shopee.Sebagai contoh, Tokopedia telah menerapkan pengawasan proaktif, menerapkan penalti bagi pelanggar hak intelektual, menjalankan kemitraan dengan pemilik merk, menjalankan kampanye kesadaran pentingnya perlindungan hak intelektual untuk pengguna dan konsumen hingga menerbitkan microsite perlindungan kekayaan intelektual.Berdasarkan data di microsite Tokopedia ini, sepanjang tahun 2021 Tokopedia telah bekerjasama dengan lebih dari 12.000 merek/prinsipal untuk melindungi Kekayaan Intelektual serta menutup lebih dari 25.000 toko yang melanggar HKI.Sementara platform lain seperti Blibli juga memiliki upaya untuk memastikan perlindungan HKI. Misalnya melalui perjanjian kerja sama seller serta menyediakan pusat informasi bagi para seller di situs resmi Blibli.

Menurut data yang dilansir Mahkamah Agung, pelanggaran HKI masih marak terjadi di Indonesia. MA mencatat 126.675 kasus sengketa merek pelanggaran terkait HKI sepanjang 2020.Hal ini membuat Indonesia masih berada dalam Priority Watch List yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative (USTR).

as777 slot-🎖️daftar wala meron|XOXE88.COM

Status ini sangat berdampak secara nasional bahkan global. Secara nasional, Indonesia akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan investor, serta secara global dampaknya Indonesia akan selalu dicap sebagai tempat peredaran barang palsu.Penyebab maraknya barang bajakan antara lain kombinasi berbagai faktor seperti rendahnya pendapatan masyarakat dan keinginan untuk memiliki barang dengan merek tertentu disambut dengan tersedianya barang bajakan di berbagai tempat. (RO/OL-09)

Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBKEPOLISIAN Resor Garut, Jawa Barat, melakukan restorative justice terhadap seorang mantan guru honorer berinisial MA, 53, yang melakukan pembakaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cikelet, Kabupaten Garut, pada Jumat (14/1). Pembebasan tersebut dilakukannya setelah ada kesepakatan dan pertimbangan.Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Wirdhanto Hadicaksono mengatakan hasil kajian yang dilakukannya memungkinkan mendapatkan restorative justice terhadap MA. Berdasarkan kajian dan pertimbangan yaitu jumlah kerugian akibat kebakaran yang terjadi di SMPN 1 Cikelet dinilai relatif kecil. Namun, selama ini telah melakukan penanganan atas kasus tersebut dan berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SMPN 1 Cikelet, dan pengacara tersangka terkait masalah hingga terpenuhinya materiil dan moril yang dilihatnya pelaku bukan residivis. Bila restorative justice dilakukan tak akan ada ekses maupun konflik sosial ke depan, katanya, Jumat (28/1/2022).Berkaitan dengan pemenuhan honor guru itu, pihaknya mengembalikan ke Dinas Pendidikan dan sekolah tempat bersangkutan pernah mengajar. Selama MA ditangkap tidak dilakukan penahanan di Polres Garut, tetapi memang sempat membawa ke psikiater untuk memeriksa kondisi kejiwaannya. Hingga kini hasilnya belum diterima.Polres Garut memberikan bantuan kepada keluarga mereka karena kondisi ekonominya menengah ke bawah dan selama mengajar di sekolah tersebut beberapa kali menagih gaji honorer sebesar Rp6 juta tetapi tidak dibayar hingga akhirnya kesal dan membakar sekolah, ujarnya.Baca juga: Upah Mengajar belum Dibayar, Mantan Guru Bakar Bangunan SekolahSebelumnya, mantan guru honorer mata pelajaran Fisika di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cikelet, Kabupaten Garut, berinisial MA, nekat membakar bangunan sekolahnya sendiri. Aksi pembakaran tersebut, dilakukan karena sakit hati terkait upah mengajar sejak 1996 hingga 1998 belum dibayar sampai sekarang. (OL-14)

Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBPARA santri dari berbagai daerah Jawa Timur (Jatim) berkumpul menyatukan sebuah visi bersama untuk mendukung Menteri BUMN Erick Thohir maju dalam pilpres 2024 meneruskan kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Mereka menyatukan suara sebagai Relawan Santri Muda Nusantara untuk Erick Thohir (Samudra Etho).Kami siap memperjuangkan dan memenangkan Erick Thohir menjadi presiden periode 2024-2029 meneruskan kepemimpinan Pak Presiden Jokowi, kata Koordinator Relawan Samudra Etho Jatim, Abul Ala Almaududi di Jember, Jumat (28/1).

Relawan Samudra Etho juga mengajak seluruh santri Jatim untuk bergabung dan berjuang bersama untuk mendorong Erick Thohir menjadi capres pada pesta rakyat mendatang. Abul menilai, santri, dan pesantren akan menjadi lebih berdaulat jika Erick Thohir menjadi orang nomor satu di Indonesia.Kami mengajak kepada seluruh anak-anak muda, santri Jawa Timur dan seluruh Indonesia untuk bersama-sama bergabung bersama Relawan Samudera Etho. Ini adalah panggilan sejarah bagi kita, santri-santri muda Jawa Timur, untuk turun tangan, terlibat secara aktif, mengawal perubahan besar Indonesia, ujar Abul.

Pak Erick Thohir memiliki rekam jejak yang jelas, pengalaman, kompetensi dan kapabilitas untuk memimpin Indonesia menjadi lebih baik, khususnya untuk para santri, jelasnya.Gerakan santri ini merupakan gerakan murni dari akar rumput, tidak ada dorongan dari pihak tertentu. Abul menegaskan santri tergerak karena kepedulian Erick Thohir yang punya banyak program inovatif yang memberdayakan pesantren dan umat.

Kami tidak ada dorongan dari pihak manapun, gerakan ini pure dari bawah karena santri sangat mengetahui Pak Erick Thohir memiliki kepedulian yang tinggi kepada pondok pesantren, santri dan umat islam, jelasnya.Dikatakan, Erick Thohir yang juga Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) terus melahirkan beragam program dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas santri dan perkembangan pesantren di Indonesia. Misalnya program santri magang BUMN, #MuslimLeaderpreneur yang mendorong peningkatan kompetensi santri di bidang wirausaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Erick Thohir juga mengkhususkan 2000 unit Pertashop untuk ponpes dan mengembangkan industri wisata halal melalui pembangunan hub UMKM di rest area jalan tol yang dikelola oleh BUMN.Saat ini Indonesia menghadirkan pemimpin yang visioner, pemimpin yang tegas, pemimpin jujur berintegritas, pemimpin merakyat. Pilihan kita sudah sangat tepat memberikan dukungan besar kepada Bapak Erick Thohir untuk maju sebagai presiden periode 2024-2029, terangnya. (RO/OL-15)Sebuah planet yang tenang dengan hembusan angin sesekali di mana dua kecepatan suara yang berbeda akan... Jumat 01 April 2022, 20:29 WIBUsep Setiawan, Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia | Opini AKSI protes para kepala desa dan perangkat desa telah meramaikan polemik mengenai alokasi dana desa 2022 yang mencuat pada akhir 2021. Kita mestinya mengembangkan diskusi yang mengarah pada upaya keluar dan melampaui polemik tersebut.

Pokok-pokok pikiran yang dimiliki pemerintah pusat di balik alokasi dana desa 2022 yang diatur Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 perlu disajikan terlebih dahulu. Tim Kantor Staf Presiden sudah melakukan asesmen terhadap polemik ini. Perpres ini memuat ketentuan mengenai rincian belanja negara termasuk dana desa tahun anggaran 2022. Pada Pasal 5 ayat (4) penggunaan dana desa diatur sebagai berikut: 1) Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%, (2) Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, (3) Dukungan pendanaan penanganan covid-19 paling sedikit 8%, dari alokasi dana desa setiap desa, dan (4) Program sektor prioritas lainnya.Kebijakan ini lahir untuk merespons situasi darurat karena pandemi masih merebak. Covid-19 belum usai dengan berbagai varian barunya seperti omikron. Kita memahami desa adalah pihak yang paling paham situasi desa dan cara menanganinya. Dalam hal ini, Perpres 104/2021 menjadi upaya pemerintah dalam mendukung desa untuk membantu prioritisasi penanganan covid-19, dan upaya pembangunan desa sesuai SDGs desa, misalnya penurunan angka stunting dan pemberdayaan ekonomi desa.

Perlu diingat, penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional merupakan agenda yang tidak terpisah dan saling berkaitan, sehingga penentuan batas minimal alokasi BLT desa sekaligus, merupakan upaya untuk mencegah dampak buruk pandemi pada perekonomian desa.Situasi beragam

Kendati demikian, kita sadari situasi di desa sangat beragam dengan segala keunikan dan kearifan lokalnya. Oleh karena itu, perlu dukungan dari para kepala desa dan perangkat desanya untuk terus menjaga kualitas musyawarah desa, sehingga alokasi BLT desa yang diambil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.Tetap harus dijaga akuntabilitas penggunaan dana desa untuk menghindari masalah ke depannya. Kita tidak ingin para kades dan perangkat desa mendapatkan masalah terkait pertanggungjawaban keuangan. Kebijakan earmarking BLTD makin besar dan konsisten di tengah upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Proses bisnis pengambilan keputusan tertinggi di desa melalui musyawarah desa harus dihindarkan dari pengekangan dengan adanya earmarking pada Perpres 104/2021 ini.

Merujuk keterangan Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2022; kebijakan umum Dana Desa diarahkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan covid-19, dan mendukung sektor prioritas. Sebagai upaya memberikan guidelines bagi semua pihak khususnya bagi pemerintah desa sekaligus untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, maka pemerintah menetapkan Perpres 104/2021 tersebut.Rincian kebijakan dana desa dimaksud, tujuan utamanya adalah dalam upaya penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa, sehingga dilakukan pengaturan lebih detail terhadap penggunaan dana desa, khususnya BLT Desa. Selama masa pandemi, program BLT Desa merupakan instrumen perlinsos yang efektif dalam menjaga daya beli masyarakat terdampak.Dana desa merupakan bagian transfer ke daerah dana dan desa (TKDD) yang bersumber dari APBN, sehingga pengaturan Dana Desa mengikuti aturan dalam APBN yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam rapat Panja APBN yang selanjutnya dituangkan dalam Perpres 104/2021.Aparatur desaPerpres 104/2021 mendapat penolakan dari aparatur desa. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan aksi damai dan audiensi dengan KSP pada 16 Desember 2021. KSP juga menerima aspirasi dan masukan Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) serta menyampaikan keterbukaan untuk berdiskusi dan melakukan kajian lebih lanjut.

Keluhan dan tuntutan desa terkait Perpres 104/2021; 1) Perpres dinilai memangkas kewenangan desa dalam hal penganggaran dan bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana pemerintah desa berwenang mengatur dan mengurus dana desa sesuai hasil permusyawaratan di desa, 2) Perpres dianggap mem-bypass/mendisrupsi proses perencanaan dan penganggaran 2022 yang telah rampung di desa, dan 3) Apdesi menuntut dana desa kembali digunakan sesuai asas rekognisi, subsidiaritas dan permusyawaratan sebagaimana tercantum dalam UU 6/2014.Arahan Perpres untuk memprioritaskan penggunaan dana desa pada aspek-aspek di atas tidak bertentangan dengan semangat pembangunan desa. Permendes No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menyebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa (Pasal 5-6).

SDGs Desa bisa dilakukan, melalui; 1) Pemulihan ekonomi nasional, khususnya terkait penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, (2) Program prioritas nasional, termasuk untuk penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan, dan 3) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, termasuk dalam rangka penanganan covid-19 dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLTD.Permendes 7/2021 Pasal 16 juga memberikan ruang intervensi bahwa dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, pengaturan alokasi dana desa oleh Perpres secara efektif dapat mengekang proses pengambilan keputusan yang seharusnya menjadi kewenangan desa sebagaimana dijamin oleh UU Desa. Pencairan dana desa juga berpotensi terhambat mengingat APBDes yang telah disusun perlu diubah untuk memenuhi alokasi yang diamanatkan Perpres.Keluar dari polemik

Iklan Bawah Artikel